Pemkab Teluk Bintuni Berupaya Mendorong Pertashop Menjual BBM Bersubsidi
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni memiliki rencana strategis untuk memastikan bahwa Pertashop, yang merupakan outlet penjualan dari PT Pertamina (Persero), tidak hanya fokus pada bisnis tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah meminta perhatian khusus dari Pertamina agar pelaku usaha UMKM yang tergabung dalam Pertashop dapat menjual BBM jenis Pertalite, bukan hanya BBM non subsidi seperti Pertamax.
Jika memenuhi syarat tertentu, Pemkab Teluk Bintuni berencana mengizinkan outlet Pertashop yang ada di wilayah tersebut untuk menyalurkan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), yaitu Pertalite, kepada masyarakat secara utuh. Hal ini dilakukan karena keberadaan Pertashop di daerah pelosok cukup disambut baik oleh masyarakat.
Selain itu, wilayah keterjangkauan Teluk Bintuni yang luas menjadi alasan utama dibolehkannya Pertashop menjual Pertalite. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat di daerah terpencil mendapatkan BBM yang murah dan memiliki harga yang sama.
“Contoh misalnya, ada mitra penyalur resmi BBM Bersubsidi yang memiliki kuota sebesar 1.234 K/L dalam setahun, tapi hanya bisa terjual atau tersalurkan dalam waktu satu bulan sebesar 60 ton atau 700.000 liter,” jelas Bupati Yohanis Manibuy dalam pertemuan bersama pelaku usaha agen penyalur BBM di Teluk Bintuni, pada Sabtu (25/4/2026), bertempat di ruang media centre Kominfo.
Untuk itu, Pemkab Teluk Bintuni meminta Pertamina agar kuota BBM bersubsidi tersebut dapat didistribusikan ke Pertashop lainnya. Intinya, pasokan BBM bersubsidi atau Pertalite dalam konsep satu harga ini diharapkan bisa tersalurkan ke masyarakat. Pemerintah daerah ingin adanya pemerataan dan penyaluran stok BBM yang merata kepada masyarakat, serta bersama-sama menjaga kestabilan harga BBM guna menekan angka inflasi.
Pemkab Teluk Bintuni berharap, kajian terhadap peluang pemberian izin penjualan Pertalite kepada Pertashop mendapat perhatian serius dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Terlebih lagi, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, memiliki peran penting sebagai pilar ketahanan energi nasional.
“Kita ini Teluk Bintuni adalah pemasok dan penyangga energi nasional. Sehingga kedepan sangat diharapkan ada perhatian khusus soal penyaluran BBM bersubsidi bagi masyarakat ini harus diperhatikan oleh Pemerintah Pusat,” tambah Bupati.
Dalam pertemuan yang melibatkan TPID dan tim satgas pangan daerah, diketahui bahwa Pemkab Teluk Bintuni menegaskan komitmennya untuk menuntaskan program strategis nasional BBM satu harga. Tujuannya adalah memenuhi seluruh titik lokasi yang telah ditetapkan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
“Kasian kita punya masyarakat di distrik ini, kadang susah mendapatkan jumlah kuota penyaluran BBM yang tidak tercukupi. Dan bahkan ada ketidaksesuaian harga di lokasi, bahkan kadang-kadang penyalur resmi BBM sering juga kedapatan menjual BBM jenis Pertalite dengan harga eceran,” ujarnya menambahkan.
Oleh sebab itu, melalui komitmen pengendalian dan pendistribusian harga BBM bersubsidi yang tepat sasaran kepada masyarakat dengan harga yang setara antara wilayah kota dan daerah terpencil, Pemkab Teluk Bintuni berharap gejolak harga atau inflasi pangan dapat terkendali.
Selain itu, dengan pengendalian pendistribusian kuota BBM yang tepat sasaran, dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di pelosok Kabupaten Teluk Bintuni.
Sekadar diketahui, Pertashop merupakan outlet penjualan Pertamina berskala tertentu yang dipersiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM non subsidi, LPG non subsidi, dan produk ritel Pertamina lainnya dengan mengutamakan lokasi pelayanannya di desa atau di kota yang membutuhkan pelayanan produk ritel Pertamina.
