TANJUNGPINANG – Menegaskan eksistensi serta memperkuat landasan hukum kelembagaannya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bahtera Dewan Pimpinan Pusat Kepulauan Riau secara resmi mengajukan permohonan sekaligus melaksanakan audiensi dengan jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepulauan Riau, Senin (08/06/2026). Langkah ini sekaligus menjadi bukti keseriusan organisasi untuk berkiprah secara profesional, tertib, dan bertanggung jawab dalam mengawal berbagai aspek pembangunan di daerah ini.
Kedatangan rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua LSM Bahtera DPP Kepri, Andi, disambut hangat dan akrab oleh pejabat Kesbangpol Provinsi, yakni Ibu Butet dan L. Herman, di ruang rapat kantor Kesbangpol. Suasana pertemuan berlangsung penuh kekeluargaan, dipenuhi dialog yang konstruktif, serta menandai niat kuat kedua belah pihak untuk membangun kerja sama yang saling mendukung demi kemajuan Kepulauan Riau.
Dalam sambutan dan penjelasannya, L. Herman menyampaikan apresiasi yang tinggi atas langkah proaktif yang diambil LSM Bahtera. Ia menegaskan bahwa kehadiran organisasi masyarakat seperti ini justru sangat dibutuhkan pemerintah, selama tetap berpegang teguh pada aturan dan mengedepankan kepentingan umum.
“Kami sangat menyambut baik kehadiran dan kesungguhan LSM Bahtera untuk melengkapi administrasi serta menjalankan fungsi pengawasan sosial. Sesungguhnya, organisasi masyarakat memiliki peran yang sangat strategis — menjadi corong aspirasi rakyat, pengingat bagi pemerintah, sekaligus mitra yang membantu menciptakan pembangunan yang adil dan terbuka. Selama bergerak dalam koridor hukum dan aturan yang berlaku, tentu kami akan memberikan dukungan penuh atas keberadaan dan aktivitas organisasi ini,” ujarnya dengan nada hangat.
Senada dengan itu, Ibu Butet juga menyampaikan harapan yang besar agar LSM Bahtera dapat tumbuh menjadi kekuatan sosial yang andal dan dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Baginya, kritik dan masukan dari organisasi masyarakat justru menjadi obat ampuh agar kebijakan yang diambil pemerintah tidak menyimpang dari tujuan awalnya.
“Kami berharap LSM Bahtera terus membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak, menjaga soliditas organisasi, serta senantiasa menjunjung tinggi integritas. Jadilah organisasi yang menjadi tempat masyarakat bersandar dan percaya. Apabila menyampaikan kritik, sampaikanlah dengan cara yang membangun, bukan sekadar menjatuhkan. Dengan begitu, suara yang disampaikan akan didengar dan menjadi bagian dari solusi, bukan malah memicu perpecahan,” pesannya.
Menyikapi tanggapan positif tersebut, Andi menyatakan rasa terima kasih sekaligus menegaskan kembali komitmen organisasi yang dipimpinnya. Ia menegaskan bahwa langkah mengurus kelengkapan administrasi ini bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana agar LSM Bahtera dapat bergerak lebih leluasa, lebih kuat, dan lebih dihargai dalam memperjuangkan hak-hak rakyat.
“Kami datang ke sini semata untuk memperkuat landasan hukum kami, agar apa yang kami perjuangkan tidak diragukan lagi keabsahannya. LSM Bahtera hadir bukan sekadar untuk nama atau simbol belaka, melainkan sebagai benteng dan perpanjangan tangan masyarakat. Kami berjanji akan terus berdiri di garda terdepan, mengawal setiap kebijakan, membongkar hal-hal yang tidak transparan, dan menuntut pertanggungjawaban dari setiap pengelola kepentingan rakyat. Kami akan menjadi mitra pemerintah yang kritis, namun tetap objektif, profesional, dan tidak pernah melanggar hukum,” tegas Andi dengan semangat yang membara.
Ia menambahkan, dengan status yang semakin jelas dan sah, pihaknya akan semakin berani dan leluasa untuk terus menyoroti berbagai persoalan krusial yang selama ini menjadi sorotan publik — mulai dari polemik pengelolaan lahan, aktivitas cut and fill yang tidak jelas izinnya, dugaan penyalahgunaan wewenang, hingga persoalan lingkungan dan investasi yang tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Turut hadir dalam rombongan, Marihot Sidauruk, S.H., CPM., CPA, selaku Advokat dan Penasehat Hukum LSM Bahtera, juga memberikan pandangan yang mendalam. Ia menilai langkah ini sangat penting untuk memperkuat sistem pengawasan dalam bernegara dan berbangsa.
“Dalam sistem demokrasi yang sehat, pemerintah tidak dapat bekerja sendirian. Diperlukan kekuatan masyarakat sipil yang sehat, independen, dan berani untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Itulah peran yang kami emban. Kehadiran kami bukan untuk mencari kesalahan atau membuat masalah, melainkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, setiap pengelolaan uang negara, dan setiap pemanfaatan aset daerah berjalan sesuai hukum, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami percaya, semakin kuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat, semakin kokoh pula kemajuan dan kesejahteraan yang akan kita capai bersama,” ungkap Marihot.
Di penghujung pertemuan yang penuh makna ini, seluruh peserta bersepakat untuk terus menjalin komunikasi yang erat dan saling mendukung. Sebagai penutup, jajaran Kesbangpol bersama rombongan LSM Bahtera melakukan sesi foto bersama — sebuah momen bersejarah yang melambangkan dimulainya kerja sama yang baik, saling percaya, dan berlandaskan semangat membangun Kepulauan Riau yang lebih bersih, adil, dan sejahtera.
Audiensi ini kini menjadi tonggak baru bagi LSM Bahtera DPP Kepri. Dengan landasan hukum yang semakin kokoh dan dukungan dari instansi pemerintah, organisasi ini semakin siap dan mantap melangkah maju — membawa amanah masyarakat, mengawal jalannya pembangunan, dan terus bersuara lantang demi kepentingan rakyat banyak.
( Tim Red )
