BATAM – Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) melaksanakan program layanan jemput bola untuk warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Batam pada Rabu, 29 April 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sekaligus merespons permintaan bantuan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Langkah ini merupakan bukti nyata bahwa hak administratif setiap warga negara tetap dijamin negara, tanpa terkecuali bagi mereka yang sedang menjalani masa hukuman atau dalam proses penahanan.
Layanan yang diberikan mencakup verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), perekaman data biometrik, hingga pemadanan data kependudukan. Seluruh proses dilaksanakan langsung di lingkungan lapas, sehingga memudahkan akses bagi warga binaan tanpa harus keluar dari lembaga pemasyarakatan.
Selain untuk memenuhi hak identitas, pemutakhiran data ini juga bertujuan untuk mempercepat akses layanan jaminan kesehatan. Dengan data yang valid, para warga binaan dapat terdaftar dan mendapatkan manfaat melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan secara optimal.
Kepala Lapas Batam, Yosafat Rizanto, menyambut baik program yang dijalankan ini. Menurutnya, keberadaan dokumen kependudukan yang lengkap dan sah sangat penting bagi warga binaan, baik selama menjalani masa hukuman maupun saat kembali ke masyarakat nantinya.
“Kami sangat mendukung dan memfasilitasi penuh kegiatan ini. Seringkali warga binaan terkendala mengakses berbagai layanan publik hanya karena data kependudukannya belum lengkap atau tidak valid. Melalui program ini, hambatan itu bisa dihilangkan,” ujar Yosafat.
Ia juga menekankan bahwa sinergi antara petugas lapas dan Disdukcapil menjadi kunci kelancaran kegiatan. Berkat koordinasi yang matang, seluruh proses berjalan tertib, aman, dan menjangkau seluruh warga binaan yang membutuhkan layanan tersebut.
Pada pelaksanaan kali ini, seluruh tahanan dan narapidana yang sebelumnya belum memiliki data lengkap mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembaruan dan perekaman data. Petugas memastikan setiap proses dilakukan secara akurat, sehingga data yang dihasilkan dapat langsung digunakan untuk berbagai keperluan administratif dan layanan publik.
Kegiatan ini diharapkan menjadi contoh kolaborasi antarinstansi yang berfokus pada pelayanan publik, serta memastikan tidak ada satu pun warga negara yang terabaikan hak-haknya.
( Tim Red )
