BATAM – Puluhan pedagang korban penggusuran di kawasan depan PT Wasco, Tanjung Uncang, mendatangi Gedung Pemerintah Kota Batam pada Rabu (29/4/2026) sekitar pukul 09.00 WIB. Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan keluhan secara langsung sekaligus meminta kejelasan atas proses penertiban yang dinilai merugikan dan tidak berperikemanusiaan.
Namun harapan untuk bertemu langsung dengan pihak pemangku kebijakan belum terwujud. Petugas yang bertugas di lokasi hanya bersedia menerima surat permohonan audiensi, yang kemudian akan menjadi dasar untuk penjadwalan pertemuan di waktu lain.
Perlakuan ini memicu kekecewaan mendalam. Ketua Asosiasi Pedagang sekaligus Ketua LSM Bahtera DPP Kepri, Andi, menilai sikap tersebut menunjukkan kurangnya responsivitas pemerintah terhadap nasib rakyat kecil yang sedang tertekan.
“Ini menyangkut soal perut rakyat. Mereka sudah kehilangan mata pencaharian karena penertiban yang kami nilai dilakukan sewenang-wenang, sekarang bahkan untuk sekadar bertemu dan berbicara saja dipersulit dengan alasan administrasi,” tegasnya.
Ia juga mengecam keras sikap oknum yang dinilai tidak memiliki rasa empati. “Kami kutuk keras mereka yang bertindak tanpa moral dan adab. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan tertentu yang pada akhirnya mengorbankan hidup rakyat kecil,” tambah Andi.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi sudah mendesak sehingga tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan prosedur birokrasi yang berbelit. Ia mendesak Pemko Batam segera menentukan jadwal pertemuan dan menghadirkan solusi nyata, bukan sekadar janji atau formalitas belaka.
“Kami tidak butuh kata-kata manis, kami butuh solusi yang jelas. Pemerintah harus hadir dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi,” tutupnya.
Kini para pedagang hanya bisa menunggu kepastian jadwal audiensi, sambil terus berharap ada keadilan yang bisa mengembalikan harapan hidup mereka.
( Tim Red )
