Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh warga Jakarta. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah program sekolah gratis untuk sekolah swasta. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dari berbagai latar belakang, termasuk keluarga dengan keterbatasan ekonomi, tetap bisa mendapatkan pendidikan berkualitas.
Tahun ini, sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2025, sebanyak 103 sekolah swasta masuk dalam program tersebut. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 253.625.139.600. Anggaran ini akan digunakan untuk membantu biaya operasional sekolah dan memberikan layanan pendidikan yang lebih baik kepada siswa.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 sekolah swasta penerima lanjutan akan menerima pendanaan selama 12 bulan, mulai Januari hingga Desember 2026. Sementara itu, 63 sekolah swasta penerima baru akan mendapatkan bantuan selama enam bulan, yaitu dari Juli hingga Desember 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua sekolah yang terlibat dapat berjalan secara optimal.
Program sekolah gratis ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hingga Sekolah Luar Biasa (SLB). Seluruh sekolah yang terlibat tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta, sehingga mencakup berbagai daerah di ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk kesungguhan Pemprov DKI dalam memastikan setiap anak Jakarta memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan yang layak. Ia menilai bahwa pendidikan yang inklusif dan berkualitas menjadi fondasi penting untuk pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik.
“Jakarta secara sungguh-sungguh mulai mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta gratis. Mudah-mudahan, apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dapat memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga kurang mampu,” ujar Pramono dalam pernyataannya, Sabtu (26/4).
Selain program sekolah gratis, Pemprov DKI Jakarta juga memastikan berbagai bantuan pendidikan lainnya tetap berlanjut. Beberapa di antaranya adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta program pemutihan ijazah. Program-program ini dirancang untuk memberikan dukungan finansial dan akademik kepada siswa dan mahasiswa yang membutuhkan.
Pramono menyampaikan apresiasi kepada seluruh penerima manfaat, baik pihak sekolah maupun peserta program bantuan pendidikan. Ia berharap kebijakan-kebijakan ini menjadi awal yang baik dalam melahirkan generasi Jakarta yang lebih maju. Dengan akses pendidikan yang inklusif, tuntas, dan berkualitas, diharapkan setiap anak Jakarta dapat berkontribusi positif bagi bangsa dan negara.
