Sepakat: Penertiban Harus Disertai Solusi, Bukan Sekadar Tindakan
BATAM, Jumat (1/5/2026) – Suasana santai di tengah obrolan sambil menyeruput kopi berubah menjadi diskusi yang sarat makna. Ketua LSM Bahtera DPP Kepri, Andi Jaya, bersama politikus Partai Demokrat, Naning Herawati, menggelar pertemuan bersama para insan pers di kawasan SP Plaza. Di balik keakraban yang terjalin, keduanya menyuarakan keprihatinan mendalam terkait penanganan persoalan sosial di kota ini, khususnya nasib para pedagang kaki lima yang belakangan kerap menjadi sorotan publik.
Andi Jaya membuka pembahasan dengan menyoroti cara pelaksanaan penertiban yang dinilai masih banyak yang kurang mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Menurutnya, para pelaku usaha kecil tersebut hanyalah warga yang sedang berjuang mencari rezeki, bukan penjahat yang harus diperlakukan secara kasar.
“Kami mencatat masih banyak kasus penertiban yang dilakukan tanpa pendekatan yang manusiawi. Perlu diingat, mereka ini mencari nafkah untuk keluarga, bukan pelanggar hukum yang harus diperlakukan semena-mena. Ada rasa yang terabaikan di sini,” tegas Andi.
Ia menegaskan kembali prinsip bahwa penertiban tidak akan menyelesaikan akar masalah jika tidak dibarengi dengan solusi nyata. “Kalau memang sebuah lokasi harus ditertibkan, siapkan dulu penggantinya atau solusi lain yang memadai. Jangan sampai rakyat kecil menjadi korban ketidakmatangan perencanaan. Negara harus hadir dan berpihak, bukan hanya hadir saat akan menindak,” tambahnya.
Senada dengan itu, Naning Herawati juga menekankan pentingnya keseimbangan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Baginya, keberadaan pedagang kaki lima memiliki peran strategis sebagai bagian dari roda perekonomian masyarakat, sehingga keberadaannya harus dihargai dan diatur dengan bijak, bukan dihilangkan.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa mereka adalah bagian dari ekonomi kerakyatan. Penataan dan pengaturan boleh dan harus dilakukan demi ketertiban, tapi caranya harus adil dan tetap manusiawi. Jangan sampai aturan yang dibuat justru melukai rasa keadilan di tengah masyarakat,” ujar Naning.
Politisi perempuan ini juga mengingatkan agar setiap kebijakan harus lahir dari aspirasi, bukan hanya kehendak sepihak. “Pemerintah dan pemangku kebijakan harus membuka ruang dialog seluas-luasnya. Dengarkan dulu apa yang menjadi kebutuhan rakyat, baru kemudian susun aturan. Jangan terbalik,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Naning juga memberikan apresiasi sekaligus pesan penting kepada insan pers yang hadir. Ia menilai peran media sangat krusial dalam mengawal isu-isu yang menyentuh hajat hidup orang banyak.
“Pers harus tetap kritis dan konsisten menjadi jembatan suara rakyat. Dengan pengawalan yang baik, setiap persoalan bisa dicarikan titik temunya bersama, sehingga tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan,” katanya.
Pertemuan santai ini pun menjadi bukti bahwa ruang-ruang non-formal seperti ngopi bersama bisa menjadi wadah yang efektif dan produktif untuk menyuarakan aspirasi serta mencari solusi bagi kemaslahatan masyarakat luas
Andi jaya
