Batam – Napas lega mulai terasa di dada para pedagang korban penertiban kawasan PT Wasco. Aksi protes dan aspirasi keras yang disampaikan bersama mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan LSM Bahtera DPP Kepri akhirnya mendapatkan respon positif. Dalam audiensi di Gedung DPRD Kota Batam, Senin (25/5/2026), seluruh tuntutan, usulan, dan permintaan yang disampaikan pihak pedagang sepenuhnya diakomodir oleh pimpinan rapat, Ketua Komisi I DPRD Muhammad Fadli, dan dipastikan akan dibahas secara mendalam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan.
Pertemuan yang sempat berlangsung panas dan penuh emosi itu akhirnya menemukan titik terang. Bapak Fadli yang memimpin jalannya diskusi, mendengarkan satu per satu poin krusial yang menjadi syarat utama massa, mulai dari penolakan keras relokasi ke ruko, usulan lokasi baru di lahan parkir samping PT Patra, hingga tuntutan pertanggungjawaban pejabat terkait atas kebijakan yang berubah-ubah.
Merespons tuntutan tersebut, Muhammad Fadli menegaskan bahwa Komisi I DPRD menerima dan menampung seluruh aspirasi tanpa terkecuali. Ia memahami ketakutan pedagang bahwa pemindahan ke ruko hanya akan mematikan usaha mereka karena beban biaya sewa yang berat. Usulan pemindahan ke area parkir samping PT Patra pun dicatat sebagai opsi utama yang akan dikaji kelayakan dan status lahannya.
“Kami dengar semuanya, kami catat semuanya. Mulai dari penolakan relokasi ke ruko, usulan lokasi pengganti, hingga tuntutan keadilan dan pertanggungjawaban kebijakan. Seluruh poin ini kami akomodir dan akan kami jadikan bahan utama pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat lanjutan yang melibatkan BP Batam, instansi terkait, dan pihak perusahaan,” tegas Bapak Fadli di hadapan massa.
Pernyataan ini disambut sorak sorai dan tepuk tangan lega dari para pedagang, mahasiswa, dan pengunjuk rasa. Andi, Ketua LSM Bahtera DPP Kepri yang mendampingi proses tersebut, mengapresiasi sikap terbuka pimpinan rapat. Baginya, ini adalah langkah awal yang sangat penting setelah sekian lama suara rakyat kecil seolah dibiarkan menggema tanpa jawaban.
“Kami apresiasi Bapak Fadli dan Komisi I yang berani menampung semua tuntutan kami tanpa menyaring atau memotong aspirasi. Ini bukti bahwa jika kita bersuara lantang dan benar, negara masih punya telinga untuk mendengar. Sekarang tantangannya ada di pembahasan selanjutnya, kami pastikan kami akan pantau ketat agar tidak hanya berhenti di janji,” ujar Andi.
Senada dengan itu, Advokat Marihot Sidauruk menilai keputusan ini sebagai kemajuan signifikan. Menurutnya, akomodasi seluruh tuntutan menunjukkan bahwa pendekatan hukum dan keadilan sosial mulai sejalan.
“Pemerintah dan DPRD mulai menyadari bahwa penertiban bukan akhir tujuan, tapi kesejahteraan rakyatlah yang utama. Kami sangat setuju poin-poin ini dibawa ke meja rapat, karena menyangkut hak hidup dan kepastian hukum. Kami harap solusi yang lahir nanti benar-benar berpihak pada rakyat kecil,” ucap Marihot.
Dengan diterimanya seluruh aspirasi ini, konflik yang berlarut sejak penertiban pertama hingga pemasangan pagar perusahaan kini masuk ke babak baru. Masyarakat menanti jadwal RDP lanjutan dan hasil kepastiannya, apakah solusi yang dihasilkan nanti benar-benar mampu mengembalikan senyum dan mata pencaharian para pedagang Wasco yang selama ini teraniaya kebijakan.
( Tim Red )
