Jakarta, Rabu 29 Juli 2026 – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., yang juga menjabat sebagai Pembina Harian Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri, secara resmi melantik Pengurus Pimpinan Pusat KBPP Polri Masa Bakti 2026–2031. Acara pelantikan berlangsung di Gedung Bhakti Dharma Waspada, STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan pada hari Rabu ini.
Momen pelantikan ini sekaligus menandai dimulainya konsolidasi organisasi KBPP Polri secara nasional. Kegiatan ini diikuti secara daring oleh jajaran pengurus dari 36 Polda di seluruh Indonesia hingga tingkat Polres, menunjukkan keterkaitan dan kebersamaan keluarga besar organisasi ini di berbagai wilayah.
Peristiwa ini menjadi babak baru kepemimpinan KBPP Polri untuk memperkuat soliditas organisasi, menyelaraskan arah dan program kerja, serta memperluas peran dan kontribusinya sebagai wadah pemersatu keluarga besar Polri. Ke depannya, organisasi ini diharapkan semakin berperan aktif mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat luas.
Dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni pergantian kepengurusan rutin tahunan. Lebih dari itu, pelantikan ini adalah amanah besar untuk membawa organisasi menjadi semakin profesional, adaptif, dan mampu menjawab dinamika serta tantangan zaman yang terus berkembang.
Ia mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik untuk menjadikan momentum ini sebagai titik awal memperkuat sinergi antar elemen, menjaga integritas organisasi, serta menghadirkan program-program kerja yang nyata dan bermanfaat, baik bagi keluarga besar Polri maupun masyarakat di sekitarnya.
“Jadikan pelantikan ini sebagai awal kerja bersama untuk memperkuat organisasi dan memperbesar kontribusi kepada masyarakat. Bangun kolaborasi yang erat, jaga soliditas antar sesama, dan hadirkan karya nyata yang memberi manfaat bagi bangsa dan negara,” tegas Wakapolri dalam amanatnya.
Sementara itu, Ketua Umum KBPP Polri periode baru, AH Bimo Suryono, S.E., S.H., menyampaikan bahwa kepengurusan ini telah mendapatkan pengesahan resmi dari Kementerian Hukum. Hal ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi organisasi untuk berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Menurut Bimo, prioritas utama kepengurusan baru adalah melakukan konsolidasi menyeluruh dari tingkat pusat hingga ke daerah. Langkah ini meliputi penguatan tata kelola organisasi, pembaruan basis data keluarga besar Polri, serta peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pengurus.
Selain hal tersebut, sejumlah program unggulan akan difokuskan pada bidang pendidikan, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pembinaan karakter generasi muda, serta kegiatan sosial dan kemanusiaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru dan berjalannya konsolidasi nasional, KBPP Polri diharapkan semakin kokoh berdiri sebagai organisasi keluarga yang modern, inklusif, dan menjadi mitra strategis Polri dalam memperluas jangkauan pengabdian bagi negeri.
( Anto )
